Kepolisian Texas akan Invesitigasi Respon Lamban Penembakan Sekolah Uvalde
By Nad
nusakini.com - Internasional - Departemen Keamanan Publik Texas (DPS) telah mengumumkan akan menyelidiki tindakan petugas polisi negara bagian selama pembantaian sekolah dasar Uvalde terjadi, karena respons lambat penegak hukum terus memicu kemarahan yang meluas dan tuntutan pertanggungjawaban.
Badan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (18/7) bahwa penyelidikan akan menentukan "jika ada pelanggaran kebijakan, hukum, atau doktrin terjadi" selama penembakan massal di Sekolah Dasar Robb pada 24 Mei yang menewaskan 19 anak dan dua guru.
Dikatakan "komite internal" akan ditugaskan untuk memimpin penyelidikan, yang juga akan menentukan "di mana departemen dapat membuat perbaikan yang diperlukan untuk tanggapan korban massal di masa depan".
Ini adalah pertama kalinya DPS Texas mengatakan akan memeriksa tindakan petugasnya sendiri dalam dua bulan sejak penembakan sekolah paling mematikan dalam sejarah Texas.
Pengumuman itu muncul sehari setelah komite investigasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Texas merilis laporan yang merinci "kegagalan sistemik" dari pejabat penegak hukum untuk menanggapi serangan itu.
Laporan setebal 77 halaman itu mengatakan 376 petugas - termasuk lebih dari 90 polisi negara bagian - bergegas ke sekolah dalam suasana kacau yang ditandai dengan kurangnya kepemimpinan yang jelas dan urgensi yang memadai.
“Di Robb Elementary, petugas penegak hukum gagal mematuhi pelatihan penembak aktif mereka, dan mereka gagal memprioritaskan menyelamatkan nyawa yang tidak bersalah daripada keselamatan mereka sendiri,” bunyi laporan tersebut, yang dirilis kepada anggota keluarga para korban.
Gedung Putih pada hari Senin menyebut temuan itu "tidak dapat diterima" dan "menyedihkan".
Serangan di Uvalde adalah salah satu penembakan sekolah paling mematikan dalam beberapa tahun di Amerika Serikat dan telah memicu perdebatan baru tentang pengendalian senjata dan efektivitas polisi.
Direktur DPS Steve McCraw menyebut tanggapan Uvalde sebagai "kegagalan yang hina", dan pejabat penegak hukum telah dikritik habis-habisan oleh anggota keluarga korban, legislator negara bagian, dan masyarakat umum atas penanganan mereka terhadap amukan tersebut.
"Itu lelucon. Mereka adalah lelucon. Mereka tidak seharusnya memakai lencana. Tak satu pun dari mereka melakukannya,” Vincent Salazar, kakek dari Layla Salazar yang berusia 11 tahun, yang terbunuh dalam penembakan itu, mengatakan pada hari Minggu (17/7).
Seorang guru yang tertembak dan tergeletak di lantai kelasnya berdarah ketika murid-muridnya ditembak mati, dengan polisi berdiri diam di lorong di luar, mengatakan dia "tidak akan pernah memaafkan" para responden.
Anak-anak telah menelepon 911 beberapa kali memohon seseorang untuk menyelamatkan mereka, tetapi butuh lebih dari 70 menit bagi penegak hukum untuk memasuki ruangan dan menembak pria bersenjata itu.
Laporan hari Minggu memperingatkan bahwa komite legislatif Texas tidak menemukan penjahat selain penyerang. “Tidak ada orang yang dapat kita hubungkan dengan niat jahat atau motif buruk. Sebaliknya, kami menemukan kegagalan sistemik dan pengambilan keputusan yang sangat buruk,” katanya.
Setelah Uvalde, Kongres AS mengesahkan undang-undang reformasi senjata substansial untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, meskipun para kritikus mengatakan bahwa itu tidak cukup jauh.
Lebih dari 352 penembakan massal telah terjadi di AS sejauh ini pada tahun 2022, menurut Arsip Kekerasan Senjata, sebuah organisasi nirlaba yang mendefinisikan penembakan massal sebagai insiden di mana empat orang atau lebih ditembak atau dibunuh, tidak termasuk penyerang. (aljazeera/dd)